Sesuai dengan penegasan Direktorat Jendral Pajak, maka layanan Internet tidak dikenakan PPh 23. Berikut adalah beberapa dokumen untuk referensi.
File:Surat Penegasan tg PPh Pasal 23.pdf
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
07 Januari 2008
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 09/PJ.032/2008
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 30 Mei 2007 perihal sebagaimana tersebut diatas,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan:
a. Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-70/PJ/2007, dalam
pelaksanaannya telah terjadi multi tafsir sebagai berikut:
1) Definisi "jasa perantara"
Karena tidak ada definisi jasa perantara yang jelas, maka banyak jenis jasa yang
ditafsirkan sebagai jasa perantara, antara lain : jasa freight forwarding, tour and travel
agency, agen pelayaran dan agen advertensi.
2) Dasar Pengenaan Pajak
Lampiran II menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak adalah prosentase dari jumlah
imbalan jasa tidak termasuk PPN. Karena tidak ada contoh penghitungan, maka telah
terjadi multi tafsir dalam penerapannya.
3) Jasa Internet
Lampiran II nomor 25 memasukkan "jasa penyediaan tempat dan/atau waktu di dalam
media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi",
sebagai jasa lain. Beberapa KPP menafsirkan "media lain untuk penyampai informasi"
termasuk jasa internet, padahal jumlah yang harus dipotong kecil-kecil sehingga
menimbulkan biaya administrasi yang tinggi.
b. Agar terdapat kepastian hukum dan pemungutan pajak yang sesuai dengan situasi dunia usaha,
Saudara mengusulkan agar dapat diberikan penegasan sebagai berikut:
1) Definisi "jasa perantara"
Jasa Perantara adalah jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang bertindak sebagai
perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat imbalan
balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau atas nama
orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya, selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21.
2) Dasar Pengenaan Pajak
Yang dimaksud dengan "Jumlah Imbalan Jasa tidak termasuk PPN" adalah Jumlah
Tagihan Bruto tidak termasuk PPN dari pemberi jasa dikurangi dengan pembayaran
kepada pihak ketiga
3) Jasa Internet
Yang dimaksud dengan media lain untuk informasi tidak termasuk jasa internet.
2. Ketentuan yang terkait:
a. Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000, antara lain
diatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang
wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dan perkiraan penghasilan neto atas:
1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis
Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf c Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000, antara lain
mengatur bahwa:
1) Pasal 1 ayat (1), Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek
Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar;
2) Pasal 1 ayat (2), Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21;
3) Pasal 3, Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
4) Pasal 4, Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;
5) Pasal 5 ayat 1, Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana
tercantum dalam lampiran I atau lampiran II kolom (3) dikalikan dengan nilai sewa
dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau nilai imbalan jasa,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
6) Lampiran II Romawi III angka 25, Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu di dalam
media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi dengan
perkiraan penghasilan neto sebesar 10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN;
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan memperhatikan isi Surat Saudara dengan ini kami
sampaikan:
a. Terima kasih atas usulan yang telah Saudara sampaikan dan akan dipelajari dengan seksama.
b. Perlu kami sampaikan juga bahwa:
1) Dasar Pengenaan Pajak dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah
Perkiraan Penghasilan Neto yaitu sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam
lampiran I atau lampiran II kolom Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-70/PJ/2007 dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b angka 5) di atas;
2) Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, jasa Internet,
jasa Freight Forwarding, Tour Travel Agency, agen Pelayaran dan Agen Advertensi
tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23. Oleh
karena itu atas pembayaran yang dilakukan tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang
tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam butir
2 huruf b angka 3) atau jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b angka 4).
Demikian untuk dimaklumi.
Pjs. DIREKTUR
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN
Tembusan :
Direktur Jenderal Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 12 Juni 2007 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 429/WPJ.19/KP.0307/2007 TENTANG TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENEGASAN JASA INTERNET SESUAI DENGAN PER-70/PJ./2007 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Direktur Keuangan dan SDM PT Indosat Mega Media (IM2) Nomor 0904/DKA/IMM/V/07 tanggal 4 Juni 2007 perihal permohonan Penegasan Jasa Internet sesuai dengan PER-70/PJ./2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara memohon agar dapat diberikan penegasan bahwa jasa internet bukan termasuk jenis jasa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan PER-70/PJ./2007 dikarenakan adanya pemahaman yang tidak sama di lapangan mengenai jasa yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan peraturan tersebut : 2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur : 2.1. Pasal 1 ayat (2), imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa-jasa lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. 2.2. Lampiran II, perkiraan penghasilan neto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lain dikenakan pada jenis jasa yang disebutkan di bawah ini : a. Jasa teknik, manajemen dan konsultansi kecuali konsultansi konstruksi. b. Jasa pengawasan dan perencanaan konstruksi. c. Jasa lain-lain : 1. Jasa Penilai 2. Jasa Aktuaris 3. Jasa Akuntansi 4. Jasa Perancang 5. Jasa Pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 9. Jasa penebangan hutan 10. Jasa pengolahan limbah 11. Jasa penyedia tenaga kerja 12. Jasa Perantara 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI 14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI 15. Jasa pengisian suara 16. Jasa Mixing film; 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin dan peralatan 19. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan 20. Jasa pelaksanaan konstruksi 21. Jasa maklon 22. Jasa penyelidikan dan keamanan 23. Jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer 24. Jasa pengepakan 25. Jasa penyediaan tempat dan/waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 26. Jasa pembasmian hama 27. Jasa kebersihan/cleaning service 28. Jasa catering 3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa Jasa Internet tidak termasuk ke dalam jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 sesuai dengan Lampiran II PER-70/PJ.2007 Demikian untuk dimaklumi. KEPALA KANTOR, ttd. PENI HIJANTO NIP 060078030
Perusahaan web hosting paling berpengalaman di Indonesia, telah melayani pelanggan-pelanggannya sejak tahun 1997.
Hak cipta © 2011-2016 PT Indoglobal Jejaring Solusi
Sosial
Facebook
Twitter
Google Plus
Temukan kami di Google+